Selamat Hari Buruh 2020
Info Kontak:
Tampilkan postingan dengan label hiburan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label hiburan. Tampilkan semua postingan
Rabu, 08 April 2020
Perlukah Meragukan Keulamaan SM Raja XII?
SILSILAH KEILMUWAN SISINGAMANGARAJA XII BERSAMBUNG KE RASULULLAH, PERLUKAH MERAGUKAN KEULAMAANYA?
Jika dilihat dr nasabnya saja yg bersambung ke Tuan Ibrahimsyah (abad ke15-16) dari Tarusan (Minangkabau/Sumatera Barat), menurut Sejarah Raja2 Barus, tentu dari situ saja sdh jelas 'darah birunya'.
Apalagi dua generasi terakhir sdh lebih condong ke Aceh, khususnya saat bersama sktr 16 kerajaan di Aceh Selatan/Singkel/Subulussalam mnjdi koalisi Si-16 (Si(e)nambela(s)) dari Kerajaan Aceh Darussalam. Termasuk di antaranya Sultan Daulat, Kerajaan Batu-batu dll.
Dari segi keilmuwan saja, bukankah SM Raja XII berguru dengan Cik Pante Geulima?
https://deals.weku.io/community-deals/@iskandardinata/sejarah-tgk-pante-chik-geulima-syehkh-ismail-bin-yakub-yang-merupakan-keturunan-raja-sultan-sayyidil-mukammil
Lihat juga:
https://aceh.tribunnews.com/2019/11/14/sejarah-tgk-chik-pante-geulima
Jika keilmuwan SM Raja XII diragukan, maka sama saja meragukan keilmuwan Syeikh Ismail yg bergelar Cik Pante Geulima itu.
Padahal beliau adalah ulama besar yg pernah studi di Mekkah dan bahkan menjadi imam di sana.
Bagi yg meragukan silsilah keilmuwan ulama Aceh bs baca di sini:
https://www.kompasiana.com/www.khairipanglima.blogspot.com/54ffc060813311116bfa6f89/ulama-aceh-sepanjang-masa
Mmng pd dua generasi sblmnya terjadi pergeseran geopolitik lokal yg membuat keraguan itu muncul. Yaitu saat kekuatan Minang mulai kembali merengsek memasuki hegemoni ekonomi Aceh. Yg polanya mirip sperti Ekspedisi Pamalayu Pagaruyung era Adityawarman (mantan tangan kanan Gajahmada) ke Sumut khususnya Simalungun dan pinggiran Danau Toba. (Ingat: hipotesis bhw Ekspedisi Pamalayu yg dimulai sejak era Singhasari ini pernah dihentikan Samudera Pasai - pendahulu Kesultanan Aceh Darusssalam di zaman Majapahit di Tamiang)
Saat itu SM Raja X lebih memilih mnjdi koalisi Aceh walau tdk bs menghilangkan begitu saja pengaruh Minang khususnya 'hamalimon' dr tradisi lokal yg di Sumbar sendiri telah bertransformasi (puritanisasi) dengan gerakan pembaharuan.
Hamalimon yg dibawa oleh Tuan Ibrahimsyah dr Tarusan, Sumbar, ke tanah Batak khususnya Silindung (Raja Maropat) dan Bakkara sebelum mnjdi Sultan Barus Hilir sdh mnjdi tradisi.
https://m.liputan6.com/news/read/131212/syiah-di-ranah-minang
Walaupun begitu SM Raja tetap mnjdi santri di sebuah Dayah di Aceh bahkan dua anaknya jg yg gugur di medan perang melawan penjajah Belanda, Patuan Nagari dan Patuan Anggi.
Ketika ulama2 Hamparan Perak bangga dengan Sosok Guru Patimpus yg mrupakan Cucu Sisingamangaraja I dan punya keturunan ulama, lalu mengapa kita meragukan keulamaan SM Raja XII?
Apakah kebingungan itu krn 'marga'? Bukankah marga si-16 itu br ada di dua generasi terakhir?
Atau apakah 'keraguan' itu muncul sbgai residu kolonialisme yg br 'berkuasa' di Tanah Batak usai gugurnya SM Raja XII tahun 1907?
Mari kita renungkan bersama sekaligus mengenang jasa2 ulama2 Aceh, rekan2 SM Raja di Subulussalam seperti Sultan Daulat yg banyak berkontribusi membantu SM Raja XII dalam melawan penjajahan.
Baca sumber: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1151563625191880&id=751253948556185
Minggu, 29 Maret 2020
Lagu Boru Panggoaran Cover by Vanny Vabiola
Dalah datunya Vanny Vabiola, artis Minang yang membawakan lagu Boru Panggoaran dengan apik.
Simak videonya di sini:
https://youtu.be/XYEA5KTIp9s
Lihat bionya di sini:
https://padang.tribunnews.com/amp/2019/09/08/artis-minang-vanny-vabiola-sudah-koleksi-20-album-pengin-tahu-siapa-penyanyi-idolanya
Jumat, 13 Desember 2019
Erick Thohir Ingin Pastikan Semua Anak Usaha Garuda Indonesia Punya Laba dan Tidak Gerogoti Keuntungan Induk
|
| ilustrasi |
Lembaga Bantuan Hukum JBMI -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir tergelitik dengan anak usaha PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, yaitu PT Garuda Tauberes Indonesia. Erick mengaku tidak mengetahui persis fokus anak perusahaan maskapai pelat merah tersebut. (baca)
"Dan yang menarik kalau di situ ada juga yang mohon maaf menggelitik. Ada cucu dari perusahaan Garuda yang namanya Garuda Tauberes Indonesia. Nggak tahu bergerak di bidang apa," ujar Erick di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (13/12/2019).
Anak perusahaan Garuda Indonesia ini dirilis pada 11 September 2019. Garuda Tauberes adalah aplikasi logistik digital yang diklaim menjadi yang pertama di Indonesia menghubungkan layanan kargo udara dengan agen pengiriman barang kepada masyarakat (end customers).
Aplikasi Tauberes merupakan platform e-commerce yang menyediakan jasa pemesanan logistik, baik itu untuk kurir, air cargo gateway dan payment yang dikembangkan oleh PT Garuda Tauberes Indonesia (GTI). Di dalam aplikasi ini terdapat tiga fitur utama, yaitu kirim paket, kargo udara, dan belanja online.
Mengutip laman resmi perusahaan, GTI beralamat di Gedung Garuda Indonesia Gunung Sahari Jalan Gunung Sahari Raya No. 52 Jakarta 10610. Belum banyak informasi yang ditampilkan di laman resmi perseroan selain tiga fitur utama di atas untuk pengiriman barang.
Dalam website resminya di tauberes.co.id, aplikasi ini tercatat masih dalam versi beta.
Minggu, 08 Desember 2019
Panglima Hadi Tjahjanto Cerita Kreativitas Anak Bangsa di Silaturahmi Nasional Ulama, Umaro, TNI dan Polri
|
| ilustrasi |
Lembaga Bantuan Hukum JBMI -- Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, hadi pembicara pada acara Silaturahmi Nasional Ulama, Umaro, TNI, dan Polri, yang bertemakan “Peran Ulama, Umaro, TNI, dan Polri dalam Mempertahankan Empat Pilar Kebangsaan dan Meneguhkan Aswaja”, di Pendopo Kajen, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Sabtu (7/12/2019). (baca)
Dalam sambutannya, panglima menyampaikan Indonesia adalah negara yang sangat besar, di mana dua per tiga bagian dari Indonesia adalah lautan dan satu per tiga adalah daratan. Indonesia juga memiliki sumber daya alam yang sangat berlimpah, mulai dari dasar laut sampai puncak gunung.
“Oleh sebab itu, tugas TNI adalah menjaga stabilitas keamanan dengan melengkapi alat deteksi bekerjasama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk mengamankan negara Indonesia yang kaya ini,” ujarnya.
Menurut Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, dengan luasnya lautan Indonesia mungkin bangsa tidak tahu apa yang terjadi setiap hari di dua per tiga lautan tersebut. Bisa terjadi pencurian ikan, mengirim barang kel uar negeri tanpa izin, serta memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri tanpa izin. “Terkait hal tersebut kita harus bisa memantau dan menjaga semua kekayaan negara ini,” ucapnya.
Di sisi lain terkait dengan polusi sampah plastik di laut Indonesia, Panglima TNI mengungkapkan bahwa hampir 150 juta ton plastik ada di laut Indonesia, di mana terdapat 8 juta ton plastik setiap tahun. “Apabila ini berlanjut terus sampai 10 tahun yang akan datang, maka kita akan makan ikan tongkol yang di dalam perutnya ada plastik,” katanya.
Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menambahkan bahwa salah satu pemuda Indonesia berhasil menemukan satu sistem menggantikan plastik dengan menggunakan singkong dan singkong itu berhasil dibuat menjadi tas. Apabila tasnya tidak digunakan lagi, dimasukkan ke air akan menjadi luntur atau hancur.
“Ini adalah satu bentuk kreatifitas anak bangsa yang bernilai dari kejuangan bela negara untuk bisa menjaga negara ini,” pungkas Panglima TNI.
Kamis, 21 November 2019
TNI/Polri Siapkan Strategi Khusus Cegah Teror KKB Papua
 |
| ilustrasi |
Lembaga Bantuan Hukum JBMI -- TNI dan Polri sudah menyiapkan strategi untuk mencegah teror kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua menjelang hari lahirnya OPM yang jatuh pada tanggal 1 Desember mendatang. (baca)
TNI dan Polri telah meningkatkan aktivitas pengamanan untuk megantisipasi aksi teror KKB Papua.
Melansir dari Kompas.com dalam artikel 'Kapolda Papua Tak Akan Toleransi Gangguan Keamanan Jelang HUT OPM', antisipasi terhadap aksi KKB Papua dan konflik lain diungkapkan oleh Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw
Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw menegaskan tidak akan menoleransi setiap gerakan yang memiliki potensi pada terjadinya gangguan keamanan.
"Mungkin kalau mereka hanya sekadar mau beribadah monggo, tapi aksi yang kelewatan pastinya akan kami tindak karena saat ini kami sedang sindroma.
Sampai saat ini, masyarakat masih khawatir bahwa jangan sampai kejadian-kejadian yang lalu terulang lagi," ujar Paulus, di Jayapura, Selasa (19/11/2019).
Aparat keamanan, baik TNI maupun Polri, kini tengah melakukan cipta kondisi agar kerusuhan yang terjadi di beberapa daerah di Papua tidak terulang lagi.
Menurut Paulus, trauma yang diderita para korban kerusuhan belum hilang sehingga aparat keamanan akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga situasi tetap kondusif.
"Ketakutan demi ketakutan itu yang harus kami hindari.
Rabu, 20 November 2019
Peran Jenderal A.H Nasution dalam Keberlangsungan NKRI di Tahun 1965
 |
| ilustrasi |
Lembaga Bantuan Hukum JBMI -- Gerakan 30 September 1965 yang dipimpin oleh Letkol Untung Syamsuri, Komandan Pasukan Tjakrabirawa, seperti yang telah diketahui dapat dilumpuhkan dengan mudah kurang dari 24 jam. G-30-S memang berhasil membunuh sejumlah jenderal dan tentara, namun gagal mengambil alih pemerintahan. Bahkan organisasi mereka kacau balau pada tanggal 1 Oktober 1965 dan telah kehilangan arah pergerakan. Ada tiga jenderal tinggi AD yang selamat pada malam jahanam tersebut, yakni Panglima ABRI A.H. Nasution, Komandan Kostrad Soeharto, dan Komandan RPKAD Sarwo Edhie Wibowo. Pemberantasan PKI dan G-30-S pun dengan segara dilakukan. Jika Sarwo Edhie adalah orang "lapangan" dalam pemberantasan tersebut, maka duet A.H Nasution dan Soeharto adalah think and thank nya. (baca)
Duet Pak Harto dan Nasution yang kerap disapa Pak Nas pun berlanjut paska G-30-S. Lewat Supersemar 11 Maret 1966, Suharto melakukan perombakan kabinet dan pada 20 Maret nya Nasution diangkat menjadi ketua MPRS (Majelis Permusywaratan Rakyat Sementara). Jabatan Menhankam/Panglima ABRI dihapuskan namun kekuasaan itu dijabat oleh Suharto. Lewat sejumlah sidang-sidang umum, Nasution aktif melobi dan mengusahakan agar Supersemar tidak dapat ditarik kembali oleh Presiden Sukarno. Sebagai ketua MPRS Nasution juga mendorong agar ajaran Marxisme-Leninisme resmi dilarang melalui Tap. MPRS, mencabut keputusan presiden seumur Sukarno, dan pelaksanaan pemilu legislatif secepatnya. Duet Pak Harto dan Pak Nas semakin klop, disuatu sisi Suharto sebagai pelaksana jabatan eksekutif dan Pak Nas adalah pemegang tertinggi jabatan lembaga legislatif dan lembaga tertinggi negara.
Puncaknya, pada 22 Juni 1966 MPRS menolak pidato pertanggungjawaban Presiden Sukarno yang berjudul "Nawaksara" karena isinya dianggap mengecewakan, terutama sekali karena tidak membahas soal peristiwa 30 September. Pada bulan Februari 1967 DPR-GR secara gencar menyerukan MPRS untuk melaksanakan sidang istimewa untuk menggantikan Sukarno dengan Suharto. Walhasil, pada 12 Maret 1967 MPRS mencabut mandat Sukarno menjadi presiden. Kelanjutannya dapat ditebak, karena Pak Harto dan Pak Nas memang "duet" maka MPRS kemudian mengangkat Suharto sebagai Pejabat Presiden. Suharto baru berkuasa dengan status "sempurna" sebagai presiden setelah MPRS melakukan pemilihan dan pelantikan terhadap Suharto sebagai Presiden kedua Indonesia pada 27 Maret 1968.
Naik Turun Hubungan Suharto dan Nasution
Publik Indonesia secara umum melihat hubungan Suharto dan Nastion sebagai dua penyelamat bangsa yang saling kompak. Padahal pada tahun 1956 Nasution ingin memecat Suharto karena kesalahan fatalnya! Waktu itu Nasution sudah menjabat sebagai KSAD berusaha untuk membasmi korupsi di lingkungan Angkatan Darat. Salah satu komando teritorial yang ingin diselediki adalah Kodam IV/Diponegoro dengan komandannya Kolonel Suharto. Hasilnya berdasarkan penyelidikan Brigjen Sungkono, ada yang tidak beres dengan transaksi keuangan Kodam IV/Diponegoro. Berdasarkan penyelidikan selama menjadi Panglima Kodam, Suharto banyak melakukan penyelewengan misalnya melakukan penyelundupan barang yang berelasi dengan pengusaha Tionghia Lim Sie Liong. Termasuk juga dia mendirikan yayasan untuk membantu masyarakat setempat, namun dananya didapat dari pungutan wajib dari (pelaku) industri produksi dan layanan, bisa dibilang ini semacam istilah "setoran". Bahkan menurut Soebandrio keuntungan dari usaha haramnya tersebut bukan digunakan untuk kepentingan masyarakat atau mensejahterakan prajurit, justru lebih banyak masuk ke kantong pribadinya.
Berita ini menyebar luas di lingkungan AD dan membuat berang sejumlah petingginya akibat ulah Suharto. Konon hal ini menyebabkan Ahmad Yani pernah menempeleng Suharto, Yani geram Korps AD dipermalukan akibat ulahnya.. Maklum, waktu itu Suharto pangkatnya masih di bawah Ahmad Yani. Nasution sebagai KSAD malah berencana untuk mengeluarkan Suharto dari dinas kemiliteran alias dipecat melalui mekanisme Mahkamah Militer. Untungnya ide membawa Suharto ke Mahkamah Militer ditolak oleh Mayor Jenderal Gatot Subroto. Menurutnya Suharto masih bisa dibina menjadi perwira yang baik. Selamatlah Suharto karena Gatot Subroto, malah ia kemudian disekolahkan di Seskoad, Bandung. Hubungan Pak Nas dan Pak Harto yang terjalin mesra karena peristiwa G-30-S nyatanya tidak berlangsung terlalu lama. Suharto yang sudah berhasil menjadi RI-1 sejak 1967 masih merasa Nasution memiliki popularitas yang tinggi dan dapat menyaingi dirinya. Maklum saja, pemerintahan Orde Baru memang menggunakan konsep Dwi Fungsi ABRI yang begitu militeristik. Jika tidak terlalu berlebihan Orde Baru sebenarnya juga rezim junta militer. Nah, di kalangan petinggi militer berbagai angkatan popularitas Nasution memang sangat tinggi. Tidak sedikit juga yang beranggapan sebenarnya Nasution lebih pantas menggantikan Sukarno. Sebagai ketua MPRS, Nasution lah orang "terkuat" kedua di Indonesia saat itu.
Tahun 1969 pengaruh Nasution sedikit demi sedikit mulai dikurangi, ia tidak diizinkan untuk berbicara atau memberikan pidato di Sekolah Staf Angkatan Darat (Seskoad) dan Akademi Militer di Magelang. Pada 1971 di usianya yang ke 53 ia diberhentikan dari dinas militer lebih cepat 2 tahun dari usia seharusnya yakni 55 tahun. Tahun berikutnya pada 1972 posisinya sebagai Ketua MPRS digantikan oleh Idham Chalid. Kini Nasution resmi menyandang status sebagai seorang "sipil" dan tidak lagi mempunyai kekuasaan politik maupun militer.
Menyandang status jadi purnawirawan/sipil dan dijauhkan dari lingkungan kekuasaan politik maupun militer nyatanya juga tidak membuat hidup Nasution lepas dari perlakuan "tidak sopan" pemerintah Suharto. Entah salah apa yang dilakukan Nasution pada Pak Harto, rumahnya dikenakan kebijakan pemutusan air ledeng sampai ia harus membangun sumur di belakang rumahnya. Selain dilarang bicara di Seskoad dan Akmil, media massa yang saat itu sudah di kontrol pemerintah juga tidak boleh memuat rekaman wawancara maupun tulisan Pak Nas. Kontrol Orde Baru terhadap Pak Nas juga berlaku ke ranah-ranah privat dan kerohanian beliau. Tentara sering berjaga saat sholat jumat agar beliau tidak dapat naik ke mimbar sebagai khatib.
Menjadi Oposisi Pemerintah dan Petisi 50
Pak Nasution meskipun sudah tidak lagi memiliki kekuasaan sebenarnya amat peduli pada nasib bangsa dan menginginkan negara di jalankan yang benar sesuai konstitusi, ini artinya beliau amat peduli dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Paska ia dicopot dari jabatannya, Nasution melihat Pak Harto menyalahgunakan konsep dwi fungsi ABRI yang dicetusnya. Konsep ini awalnya dicetuskan oleh Nasution sebagai sarana untuk menyampaikan aspirasi ABRI dalam dunia perpolitikan, namun yang terjadi ABRI malah dijadikan Suharto lebih mendominasi kekuasaan baik di pusat maupun daerah. Golongan Karya (Golkar) yang dibentuk pada 1964 oleh sejumlah jenderal Angkatan Darat termasuk Nasution untuk membendung pengaruh PKI, malah dijadikan organisasi politik oleh Suharto dan dengan cara-cara yang tidak demokratis melakukan usaha-usaha untuk mengumpulkan suara. Melihat ketidakberesan itu Nasution enggan mengikuti pemilu selama orde baru tetap berkuasa.
Pada 1978 Nasution dan mantan Wapres Mohammad Hatta mendirikan Yayasan Lembaga Kesadaran Berkonstitusi. Sesuai namanya, yayasan ini memiliki tujuan untuk memberikan penyadaran berkonstitusi kepada masyarakat sekaligus sebagai kritikan pada pemerintah yang sering kali menafsirkan seenaknya Pancasila dan UUD 1945.
Manuver terakhir Nasution dalam upaya "menginsyafkan" Pak Harto adalah melalui penyampaian sebuah sikap dalam sebuah petisi yang lebih dikenal Petisi 50. Dinamakan Petisi 50 karena ditandatangani oleh 50 orang tokoh terkemuka Indonesia baik dari kalangan sipil maupun purnawirawan militer, diantaranya A.H. Nasution, mantan Kapolri Jend. (Purn). Hoegeng Imam Santoso, mantan Gubernur Jakarta Ali Sadikin, dan mantan Presiden PDRI Syafrudin Prawiranegara. Nama-nama lain seperti mantan Perdana Menteri Muhammad Natsir dan Burhanudin Harahap juga termasuk penandatangan petisi tersebut. Petisi 50 dibuat pada 5 Mei 1980 dan dibacakan di hadapan anggota DPR (MPR) pada 13 Mei 1980.
Petisi 50 dikeluarkan berlatar belakang ungkapan keprihatinan tokoh-tokoh tersebut terhadap praktik penyelanggaraan negara yang kian hari kian melenceng dilakukan Suharto. Terutama paska Suharto berpidato di hadapan rapat panglima ABRI di Pekanbaru 27 Maret 1980 dan di markas Kopassus Cijantung 16 April 1980. Dalam pidatonya Suharto bersikukuh untuk tidak akan pernah mengamandemen apalagi mengganti UUD 1945, menurutnya lebih baik menculik 1 orang dari 2/3 anggota DPR yang menghendaki amandemen UUD 1945 agar tidak terwujud. Hal yang lebih parah lagi menurut para penandatangan Petisi 50, Suharto seakan menganggap dirinya adalah personifikasi Pancasila sehingga desas-desus hingga kritikan bagi dirinya dianggap sebagai Anti-Pancasila. Seperti diketahui UUD 1945 memang merupakan suatu konstitusi yang belum sepenuhnya sempurna dan kuat karena dibuat dalam masa yang revolusioner, disusun dengan cepat karena keterbatasan waktu semata sebagai syarat pendirikan negara Indonesia merdeka. Sehingga memang perlu suatu amandemen atau perubahan agar UUD 1945 menjadi lebih baik.
Akibat Petisi 50 yang cukup membuat Suharto berang tersebut, penandatangannya termasuklah Nasution diberi sanksi sosial oleh pemerintah. Mulai dari pencekalan perjalanan ke luar negeri sampai kesulitan dalam administrasi dengan pemerintah termasuk tidak dapat memperoleh pinjaman dari bank. Lengkap sudah penderitaan Jenderal (Purn.) A.H Nasution, disingkirkan dari politik dan pengembangan ekonomi.
Rujuk
Pada 1993 Pemerintah Orde Baru mulai melonggarkan sejumlah kebijakan yang kurang mengenakkan bagi Nasution. Pada Maret 1993 saat Nasution dirawat di RSPAD Gatot Subroto, ia banyak menerima kunjungan (besukan) dari para petinggi ABRI dan sejumlah pejabat negara, termasulah Suharto yang mengunjungi teman duet nya itu pada 13 Maret 1997. Pada bulan Juli nya di tahun yang sama, Suharto mengundang Nasution ke Istana untuk berbincang masalah problem negara. Undangan yang sama juga terjadi lagi pada Agustsu 1993, meskipun tidak membicarakan soal politik namun taktik Suharto sudah jelas terbaca ingin melakukan rekonsiliasi pada seniornya tersebut. Pada 5 Oktober 1997 dalam upacara memperingati HUT TNI, Nasution diberi pangkat kehormatan menjadi Jenderal Besar bersama Almarhum Jenderal Sudirman. Uniknya, pemberian pangkat kehormatan ini juga untuk dirinya sendiri, Suharto, sehingga pada 5 Oktober 1997 tersebut Indonesia memiliki 3 Jenderal Besar berbintang lima.
Pernah dalam suatu wawancara Nasution menyebut dirinya bukanlah seorang kritikus pemerintah seperti tudingan Orde Baru, melainkan sebagai sebuah perbedaan pendapat yang harus disampaikan. Sebab Nasution yang berlatar belang militer - pejuang - patriot bukanlah orang yang senang berdiam diri atau bungkam dan membiarkan suatu yang tidak benar terjadi. Pak Nas berjuang dengan cara dan pendekatannya agar pemerintah sebagai penyelenggara negara berjalan semestinya. Terkait dengan perlakuan Suharto pada dirinya ia menyatakan tidak memiliki dendam pada pemimpin trah keluarga cendana tersebut. Dalam kutipannya "Saya tidak dendam. Jangankan pada orang yang menyiksa batin saya selama 20 tahun, pada orang yang telah membunuh anak saya sendiri pun saya tidak dendam, pulang dari Pulau Buru datang ke rumah minta maaf, ya saya maafkan". Di masa tuanya, kedua tokoh tersebut pun menikmati hubungan mereka dengan damai.
Jenderal Besar (Purn.) Abdul Haris Nasution yang begitu amat disegani, berkharisma, dan seorang cendikiawan itu wafat pada 5 September 2000 di Jakarta dan dimakamkan di TMP Kalibata. Al-Fatihah untuk Jenderal A.H Nasution (dan Suharto).
Sumber:
Toto Taryana, dalam senandungwaktu.com, kamis 5 Oktober 2017
Tirto.id
Merdeka.com
Kamis, 26 September 2019
@Yusrilihza_Mhd Calon Tunggal Ketum PBB, Terus Bersinergi dengan Pemerintah
|
| ilustrasi |
Lembaga Bantuan Hukum JBMI -- Yusril Ihza Mahendra kembali dicalonkan menjadi Ketua Umum Partai Bulan Bintang Periode 2019-2024 pada Muktamar ke-5 Partai Bulan Bintang di Belitung. Muktamar akan berlangsung pada 25-27 September 2019.
"Seluruh DPC dan DPW sepakat memberikan dukungan kepada Yusril Ihza Mahendra untuk menjadi Ketua Umum PBB periode 2019-2024," kata Sekretaris Jendral PBB, Afriansyah Noor di Tanjung Pandan, Selasa (24/9).
Menurut dia, berdasarkan informasi yang diterima sejauh ini tidak ada nama lain yang mencalonkan diri atau maju menjadi Ketua Umum Partai Bulan Bintang tersebut.
"Sepengetahuan kami sejauh ini tidak ada calon lain. Artinya hanya Yusril sendiri calon Ketua Umum PBB saat ini", ujarnya.
Ia mengatakan, muktamar tersebut rencananya akan dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo. Muktamar dihadiri tamu undangan dari partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja.
Muktamar akan diikuti sebanyak 514 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan 34 Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) PBB di seluruh Indonesia.
Ia mengatakan, melalui muktamar tersebut Partai Bulan Bintang menyatakan mendukung dan mengawal sepenuhnya program pemerintahan Jokowi - Maaruf Amin ke depannya.
"Kami akan bersinergi dengan Pemerintah walaupun PBB tidak punya kursi di DPR - RI tapi kami masih punya kursi di DPR Provinsi dan Kabupaten," katanya. (sumber)
Jumat, 02 Agustus 2019
Akun Atta Halilintar Diblokir Warganet
 |
| ilustrasi |
Lembaga Bantuan Hukum JBMI -- Salah satu YouTuber terkenal, Atta Halilintar, kembali aktif menggunakan media sosial Twitter miliknya. Akun Twitter Atta Halilintar dengan username @AttaHalilintar sendiri diketahui dibuat pertama kali pada Januari 2014.
Namun, kembalinya Atta Halilintar pada platform media sosial tersebut tidak mendapat sambutan hangat atau respon positif dari warganet.
Tidak hanya itu, tagar #atta kini menduduki Trending Topic Indonesia dengan jumlah cuitan sebanyak 3.084 tweet. Pantauan Suara.com melihat, lewat tagar tersebut rupanya warganet menolak kembalinya Atta Halilintar dalam menggunakan platform Twitter.
Tidak sedikit warganet yang mengunggah tangkapan layar bukti telah memblokir akun Twitter Atta Halilintar.
"Maaf bro #atta ini demi menjaga hati agar tetap bersyukur, kami warga Twitter menolak segala bentuk kekayaan dan keriaan.. biarkan kami berekspresi dengan kemiskinan kami," cuit richisjunjung seraya mengunggah tangkapan layar telah memblokir akun Atta Halilintar.
"Siapa yang ngajarin #atta maen Twitter woee etdahhh," tulis hompimpaalaium.
Cuitan Atta Halilintar pertama kali setelah kembali aktif di Twitter pun dicuitkan pada 30 Juli dan mendapat lebih dari 8 ribu komentar.
"Assalamualaikum warga Twitter yang katanya lucu... apa si yang bikin Twitter lucu?" cuit @AttaHalilintar.
Namun, cuitan tersebut pun mendapat respon negatif dari para warganet.
"Dear Atta. From: Rakyat Twitter. Pesan: Apa gaji di YouTube dan di Instagram masih kurang? Btw di Twitter nggak ada AdSense loh, nggak enak, mending fokus buat video di YouTube. Twitter nggak enak. Terima kasih," tulis akun bacoood.
"Tolong, ini siapa yang ngajarin Atta log in Twitter hah?!" komentar enggatauk.
"Twitter itu hanya tempat orang miskin, ngebacot, rebahan. Nggak cocok untuk Atta. Silahkan log out," tambah sucikhrns.
"Semoga ketika anda dihina, dihujat, digibah, dispill, dijulid, tidak dibawa-bawa ke Instagram. Apalagi ke polisi. Jika itu terjadi, kebacotan warga Twitter lama kelamaan akan terbatasi dan menjadikan platform ini semakin membosankan seperti konten anda," ungkap idnyandi.
"Ayo buat petisi biar Atta logout Twitter," cuit teh_manisss. (sumber)
Senin, 29 Juli 2019
#Repost: Saat Politikus PDIP Kapitra Ampera Mengaku Sudah Lobi Partai Agar Rizieq Pulang Usai #Pemilu2019
 |
| Politikus PDI Perjuangan Kapitra Ampera bersama Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab (ilustrasi) |
Lembaga Bantuan Hukum JBMI -- Politikus PDI Perjuangan Kapitra Ampera mengaku akan memulangkan Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab bila Jokowi dipastikan menang di Pilpres 2019.
Untuk mewujudkan itu, Kapitra yang pernah menjadi pengacara Rizieq mengaku telah membangun kesepakatan dengan lingkar terdekat Jokowi di pemerintahan dan partainya saat ini, PDI Perjuangan.
"Saya juga lebih dulu membangun kesepakatan dengan partai saya maupun dengan kelompok Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi menang, saya harus jemput Habib Rizieq. Dan peluang untuk Habib Rizieq ada pada saya dan kelompok di TKN ini. Saya akan jemput," kata Kapitra di Posko Cemara, Jakarta, Senin (22/4/2019).
Dia pun meyakinkan Rizieq Shihab untuk tidak khawatir dengan situasi Tanah Air bila dia dipulangkan. Kapitra menegaskan, PDIP dan para pendukung Jokowi menginginkan tercipta rekonsiliasi usai Pilpres ini.
"Habib Rizieq enggak usah khawatir. Insyaallah, Bib, ana (saya) akan pulangkan antum (Anda). Karena saya sudah bicara pada tingkat yang lebih tinggi bahwa semua permasalahan, semua situasi politik kira rekonsiliasikan," ungkap alumni gerakan 212 itu.
Kapitra mengklaim permintaannya memulangkan Rizieq ke Tanah Air disetujui oleh Jokowi. Dengan kembalinya Rizieq, situasi yang memanas karena politik, akan kembali terjalin dengan baik.
"Harus dong. Kalau ini sudah selesai enggak ada lagi luka-luka lama, itu harus disembuhkan. Semua kita harus menyatu lah," ungkap Kapitra.
Dia juga mengaku, sudah berkomunikasi dengan orang-orang terdekat dengan Rizieq. Semuanya tengah dimusyawarahkan, termasuk untuk bertemu dengan Jokowi.
"Saya sudah banyak berkomunikasi. maka kita ingin, saya ingin memfasilitasi mereka kembali itu bertemu dengan Presiden Jokowi. Mereka lagi musyawarahkan tapi saya lihat dari aspirasi dari mereka ya, dari respons, cukup bagus ya," pungkas dia. (sumber)
Kamis, 25 Juli 2019
Lowo Ireng Reborn, Mobil Listrik Mutakhir Buatan Surabaya
 |
| Lowo Ireng Reborn |
Direktur PUI-SKO ITS, Dr Muhammad Nur Yuniarto menyatakan, sebenarnya mobil Lowo Ireng sendiri sudah pernah diperkenalkan pada tahun 2014 yang lalu. Namun pada saat itu masih merupakan mobil dengan bahan bakar bensin. Seiring dengan perkembangan teknologi, akhirnya mobil sport Lowo Ireng diubah menjadi sebuah mobil listrik yang ramah dengan lingkungan dan diberi nama Lowo Ireng Reborn.
“Awalnya mobil Lowo Ireng menggunakan tenaga penggerak engine dari Mitsubishi type 6A13 Twin Turbo dengan power 205 HP, sedangkan ECU (Engine Control Unit) menggunakan produk hasil riset alumni mahasiswa ITS sendiri yang diberi nama Iquteche Technology,” ungkap Nur, saat ditemui reporter Sureplus.id di kampus ITS, Rabu (24/7/2019).
Nur mengungkapkan, makna dari Lowo Ireng diambil dari bahasa Jawa yang berarti kelelawar hitam. Hal ini dikarenakan tim pembuat Lowo Ireng senang bekerja di malam hari, seperti halnya kelelawar. Sedangkan bentuk badan dari mobil tersebut juga mengusung konsep mobil sport yang menyerupai bentuk kelelawar. Untuk mengubah menjadi mobil berbahan bakar listrik ini, PUI-SKO ITS bekerja sama dengan Departemen Teknik Mesin dan Departemen Teknik Elektro ITS. (selanjutnya)
