PKK Diperkirakan akan Tetap Eksis di Suriah dengan Dukungan Aktor Luar

PKK Diperkirakan akan Tetap Eksis di Suriah dengan Dukungan Aktor Luar

internasional   Januari 22, 2026

Gencatan senjata antara pemerintah Suriah dan Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang diumumkan beberapa waktu lalu kini kembali dipertanyakan efektivitasnya. Di lapangan, berbagai laporan menunjukkan bahwa pelanggaran terus terjadi, menandakan situasi keamanan masih jauh dari stabil.

Pernyataan terbaru dari unsur operasional militer Suriah menegaskan bahwa kesepakatan penghentian tembakan telah dilanggar secara berulang. Pelanggaran tersebut dinilai sebagai eskalasi serius yang mengancam seluruh proses deeskalasi yang telah disepakati sebelumnya.

Menurut sumber militer Suriah, SDF yang didominasi unsur PKK dituduh terus melakukan aksi-aksi bersenjata terhadap warga sipil dan tentara pemerintah. Tindakan ini dianggap mencerminkan keengganan kelompok tersebut untuk menghormati komitmen gencatan senjata.

Di Provinsi Hasakah, situasi menjadi sorotan utama. Sejak malam sebelumnya, terjadi serangkaian insiden berdarah, termasuk serangan artileri dan penggunaan pesawat nirawak bermuatan bahan peledak.

Salah satu insiden paling fatal dilaporkan terjadi di Kota Hasakah, ketika sebuah peternakan kuda di kawasan permukiman diserang. Serangan itu menewaskan delapan warga sipil, memperdalam luka sosial di wilayah yang mayoritas dihuni komunitas Arab.

Selain serangan terhadap warga sipil, laporan juga menyebutkan adanya gelombang penangkapan massal oleh PKK. Puluhan pemuda dari suku-suku Arab ditangkap di beberapa lingkungan di Hasakah dan Qamishli, disertai kekerasan fisik dan penghinaan.

Militer Suriah juga mengonfirmasi korban di pihaknya. Sebuah pesawat nirawak bunuh diri dilaporkan menyerang fasilitas militer di Al-Yarubiyah, menewaskan tujuh prajurit dan melukai sejumlah lainnya.

Di wilayah pedesaan Ain al-Arab, penembakan artileri kembali terjadi. Beberapa sasaran militer pemerintah dilaporkan dihantam serangan udara tak berawak, menandakan meningkatnya intensitas konfrontasi.

Selain itu, pemerintah Suriah menuduh adanya pergerakan lintas batas. Ratusan pejuang PKK dari wilayah Kurdistan Irak disebut telah masuk ke Suriah, memperkuat posisi SDF di beberapa titik strategis.

Perkembangan ini memperkecil harapan akan pembubaran SDF maupun PKK. Wacana integrasi kelompok tersebut ke dalam Kementerian Pertahanan atau Kementerian Dalam Negeri Suriah dinilai semakin tidak realistis.

Hingga kini, tidak terlihat adanya sinyal politik dari pimpinan SDF, Mazloum Abdi, untuk menerima peran formal dalam struktur pemerintahan Suriah. Dinamika di lapangan justru menunjukkan arah sebaliknya.

Pengamat menilai Provinsi Hasakah berpotensi mengikuti pola yang pernah terjadi di Aleppo pada fase awal runtuhnya arejim Bahsar Al Assad di wilayah tersebut. Kantong-kantong SDF saat itu tetap bertahan meski belakangan pemerintah Ahmed Al Sharaa berupaya memperluas kontrolnya.

Di Aleppo, skenario serupa berujung pada bertahannya satu kantong Kurdi di Kobane, sementara wilayah lain kembali ke kendali pemerintah. Pola ini kini dikhawatirkan terulang di timur laut Suriah.

Sementara itu, informasi mengenai dialog di balik layar antara Damaskus dan SDF masih sangat terbatas. Tidak ada indikasi kuat bahwa pembicaraan substantif sedang berlangsung.

Posisi pemerintah Suriah dinilai terikat oleh kepentingan aktor-aktor eksternal. Tekanan dari luar disebut membatasi kemampuan Damaskus untuk menuntaskan kendali penuh atas seluruh wilayah negara.

Meski demikian, pemerintah Suriah diyakini masih akan mempertahankan kendali atas sejumlah perkampungan mayoritas Arab di Hasakah. Wilayah-wilayah ini dipandang sebagai garis pengaruh yang tidak akan dilepas.

Situasi tersebut kerap dibandingkan dengan kondisi di Suwaida. Di provinsi itu, perkampungan Arab tetap berada di bawah kendali negara, sementara wilayah lain dikuasai milisi Druze Al-Hajri, kelompok separatis yang menjadi bagian dari proyek neokolonialisme Greater Israel.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa Suriah akan kembali pada peta kontrol yang terfragmentasi. Negara mempertahankan titik-titik kunci, sementara kelompok bersenjata non-negara tetap eksis di wilayah tertentu.

Bagi warga sipil, kondisi ini menciptakan ketidakpastian berkepanjangan. Gencatan senjata yang seharusnya membawa ketenangan justru diwarnai rasa waswas dan trauma baru.

Militer Suriah menegaskan bahwa perkembangan ini memerlukan kewaspadaan tingkat tinggi. Eskalasi terbaru dipandang sebagai sinyal bahwa ketegangan di timur laut Suriah masih akan berlanjut dalam waktu dekat.

Baca selanjutnya

STC Dikritik, Kegagalan Layanan Publik Yaman Jadi Sorotan

STC Dikritik, Kegagalan Layanan Publik Yaman Jadi Sorotan

internasional   Desember 22, 2025

Aden, Yaman — Kegagalan penyelenggaraan sektor publik di ibu kota sementara Yaman Selatan, Aden, memunculkan kritik keras terhadap Southern Transitional Council (STC), meskipun secara hukum tanggung jawab utama berada di tangan Presidential Leadership Council (PLC). Banyak warga dan pengamat menilai STC bertindak seolah-olah menjadi pemerintah de facto di wilayah yang mereka kuasai, sehingga segala kegagalan operasional dan layanan publik yang terlihat di lapangan langsung dikaitkan dengan mereka.

Situasi ini muncul setelah percobaan STC untuk mengumpulkan dukungan publik di Show Square, Khor Maksar, Aden. Upaya ini mencakup penyediaan tenda, makanan, logistik, hingga hiburan berupa band, tarian, dan pertunjukan seni. Namun jumlah pengunjung jauh di bawah harapan, sehingga acara yang dirancang untuk menunjukkan legitimasi politik dan dukungan rakyat berakhir dengan wajah kosong dan kritik sosial yang meluas.

Pakar politik lokal menegaskan bahwa kegagalan tersebut bukan semata karena STC tidak mampu menghibur warga, melainkan karena masyarakat masih mempertanyakan legitimasi dan kapasitas STC sebagai pengelola administrasi publik. STC memang menguasai aparat lokal dan memiliki pengaruh nyata di lapangan, sehingga masyarakat melihat mereka sebagai aktor utama, meskipun PLC adalah pihak yang secara formal memiliki tanggung jawab hukum.

Dalam kasus ini, STC terlihat mengambil peran operasional langsung, mulai dari penyediaan tenda hingga pengaturan logistik acara, sehingga warga menilai kegagalan sebagai akibat tindakan atau keputusan mereka. Analisis ini menunjukkan bahwa di mata publik, efektivitas di lapangan lebih penting daripada status formal, sehingga STC menjadi sasaran kritik meski secara hukum tanggung jawab ada pada PLC.

Fenomena ini berbeda dengan wilayah yang dikuasai SDF di Suriah. Di sana, meski pemerintah de facto mengelola wilayah, setiap kegagalan operasional atau layanan publik biasanya tidak diarahkan ke kelompok lokal semata. Sebab, SDF memiliki struktur pemerintahan yang jelas, integrasi dengan pemerintah pusat Suriah dan lembaga internasional, serta masyarakat lebih memahami peran de facto mereka dibandingkan pemerintahan formal.

Sementara itu, di wilayah Suwayda yang dikuasai milisi Al Hajri dan negara buatannya Jabal Bashan, situasi serupa tidak terjadi. Masyarakat lokal mengetahui bahwa pemerintahan milisi adalah entitas politik yang terbatas, sehingga kritik lebih diarahkan pada sistem keseluruhan daripada individu atau kelompok tertentu. Selain itu, milisi Al Hajri mengatur keamanan dan administrasi secara ketat, sehingga ruang publik untuk menilai layanan publik relatif terbatas.

Kondisi di Aden memperlihatkan bahwa ketika kelompok lokal berperan langsung dalam layanan publik, mereka akan terlihat bertanggung jawab oleh masyarakat. Hal ini menimbulkan paradoks: STC dikritik karena melakukan sesuatu yang sebenarnya menjadi fungsi PLC. Meski demikian, kritik publik menjadi cerminan dari ekspektasi masyarakat terhadap efektivitas pengelolaan layanan publik di wilayah mereka.

Observasi dari pengamat politik mengatakan bahwa fenomena ini memperlihatkan perbedaan persepsi antara tanggung jawab hukum dan tanggung jawab nyata. Di wilayah yang dikontrol oleh milisi atau de facto authority lain, publik cenderung mengerti batas-batas kapasitas kelompok tersebut. Sementara di Aden, STC hadir sebagai pengelola nyata, sehingga kegagalan apa pun langsung dikaitkan dengan mereka.

Kasus panggung publik di Show Square menunjukkan bahwa meskipun STC menyiapkan berbagai sarana untuk menarik perhatian warga, termasuk hiburan dan logistik lengkap, jumlah warga yang hadir tetap minim. Hal ini menandakan bahwa publik tidak hanya menilai kemampuan penyelenggara acara, tetapi juga legitimasi politik dan kepercayaan terhadap aktor lokal.

Sementara itu, PLC, sebagai pemerintah resmi, tetap memiliki tanggung jawab hukum, tetapi karena tidak terlihat langsung di lapangan, kritik publik terhadap mereka relatif lebih kecil. Hal ini menekankan bahwa persepsi publik sering lebih kuat dibanding tanggung jawab formal dalam konteks politik dan layanan publik.

Pengamat sosial menyatakan bahwa fenomena ini juga terkait dengan komunikasi dan narasi politik. STC memiliki akses langsung ke media lokal dan sosial, sehingga setiap kegiatan yang mereka lakukan terekam publik secara nyata. Ketiadaan kehadiran PLC di level operasional membuat masyarakat lebih mudah menilai keberhasilan atau kegagalan STC daripada PLC.

Di sisi lain, wilayah SDF Suriah memiliki mekanisme koordinasi yang lebih transparan, sehingga masyarakat tahu siapa yang bertanggung jawab untuk layanan tertentu. Hal ini mengurangi kemungkinan individu atau kelompok lokal menjadi sasaran kritik tunggal. Sistem birokrasi yang jelas dan dukungan lembaga internasional membantu masyarakat memahami batas kapasitas pengelola de facto.

Wilayah Suwayda juga berbeda. Pemerintahan Jabal Bashan yang dikontrol milisi Al Hajri menetapkan aturan yang ketat, termasuk pembatasan akses publik terhadap beberapa kegiatan administratif. Dengan kontrol yang lebih kaku, masyarakat tidak menilai layanan publik secara langsung, sehingga kegagalan sektor publik jarang dikritik secara terbuka.

Perbandingan ini menekankan bahwa tingkat transparansi, keterlibatan publik, dan persepsi legitimasi sangat memengaruhi siapa yang dikritik atas kegagalan sektor publik. STC di Aden menjadi sorotan karena mereka terlihat menjalankan peran pemerintahan sehari-hari, sementara PLC tetap berada di tingkat formal.

Kegagalan STC dalam menarik massa ke Show Square juga menyoroti ketidakselarasan antara aspirasi politik dan kemampuan organisasi. Meskipun mereka memiliki sumber daya untuk logistik dan hiburan, kepercayaan publik dan motivasi warga tidak dapat dibeli semata dengan fasilitas fisik.

Beberapa pengamat menilai bahwa kritik publik terhadap STC adalah indikator penting bagi pemerintah selatan untuk mengevaluasi strategi komunikasi politik mereka. Transparansi dalam penyampaian tanggung jawab dan kerja sama yang jelas dengan PLC dapat membantu mengurangi salah tafsir publik.

Selain itu, fenomena ini juga menunjukkan perlunya pendekatan manajemen sektor publik berbasis persepsi masyarakat. Keberhasilan layanan publik tidak hanya diukur dari penyediaan fasilitas, tetapi juga dari pengakuan dan penerimaan publik terhadap otoritas yang menjalankannya.

Di Aden, kegagalan STC membuka peluang bagi PLC untuk menguatkan koordinasi, mengingat bahwa tanggung jawab formal mereka tetap ada. Penyesuaian strategi komunikasi dan kolaborasi dengan STC dapat meningkatkan efektivitas layanan publik dan mengurangi kritik terhadap aktor lokal.

Sementara itu, di wilayah SDF dan Suwayda, struktur yang lebih jelas dan kontrol yang ketat membuat persepsi publik terhadap aktor lokal lebih stabil. Hal ini mencegah terjadinya fenomena serupa seperti di Aden, di mana aktor lokal langsung disalahkan meskipun tanggung jawab hukum berada pada pemerintah pusat atau PLC.

Kritik terhadap STC di Aden juga mencerminkan dinamika politik yang kompleks, di mana legitimasi formal dan legitimasi operasional sering berbeda. Masyarakat menilai keberhasilan pengelolaan layanan publik berdasarkan apa yang mereka lihat dan alami langsung, bukan berdasarkan hierarki hukum.

Secara keseluruhan, kasus ini menegaskan bahwa legitimasi politik lokal, persepsi publik, dan kehadiran fisik di lapangan menentukan siapa yang dikritik dalam sektor publik. STC menjadi target utama kritik karena mereka hadir dan beroperasi nyata di masyarakat, sedangkan PLC tetap berada di level formal yang jarang terlihat.

Fenomena ini menjadi pelajaran penting bagi pemerintah Yaman Selatan dan kelompok lokal: kegagalan layanan publik akan langsung memengaruhi persepsi legitimasi, terlepas dari siapa yang secara hukum bertanggung jawab. Transparansi, koordinasi, dan komunikasi efektif menjadi kunci untuk mengurangi konflik persepsi di masyarakat.

Baca selanjutnya

Bahasa Kumzari di Oman dan Jejak Hubungannya dengan Bahasa Kurdi

Bahasa Kumzari di Oman dan Jejak Hubungannya dengan Bahasa Kurdi

internasional   September 25, 2025

Bahasa Kumzari merupakan salah satu bahasa minoritas di Timur Tengah yang dituturkan terutama di Semenanjung Musandam, Oman. Bahasa ini memiliki jumlah penutur yang relatif kecil, diperkirakan hanya beberapa ribu orang. Keberadaannya menarik perhatian para ahli bahasa karena posisinya yang unik di persimpangan jalur perdagangan, migrasi, dan pengaruh budaya selama berabad-abad.

Dalam kajian linguistik, Kumzari dikategorikan sebagai bahasa dari rumpun Indo-Iran, sehingga memiliki keterkaitan struktural dengan bahasa-bahasa Iranik, termasuk bahasa Kurdi. Beberapa peneliti menemukan adanya kesamaan leksikal maupun fonologis yang menimbulkan dugaan hubungan historis antara Kumzari dan Kurdi. Namun, kesamaan ini belum dapat dianggap sebagai bukti pasti adanya keterhubungan langsung.

Salah satu hipotesis yang berkembang menyebutkan bahwa Kumzari dapat menjadi hasil migrasi kelompok masyarakat berbahasa Kurdi di masa lampau. Migrasi ini diperkirakan membawa unsur-unsur bahasa Iranik yang kemudian bercampur dengan bahasa lokal di Semenanjung Musandam. Proses pencampuran ini diperkuat oleh dominasi bahasa Arab dan kontak dengan bahasa Persia serta Inggris.

Secara linguistik, pengaruh Arab terhadap Kumzari terlihat pada kosakata sehari-hari, terutama yang berkaitan dengan agama, pemerintahan, dan perdagangan. Hal ini wajar mengingat bahasa Arab menjadi bahasa dominan di Oman. Pengaruh Persia dapat dilacak melalui kosa kata kuno yang berkaitan dengan rumah tangga dan budaya material. Sementara itu, kontak dengan bahasa Inggris terjadi pada masa kolonialisme dan modernisasi.

Analisis komparatif menunjukkan bahwa meski terdapat kemiripan dengan bahasa Kurdi, Kumzari juga memiliki ciri khas yang menjadikannya unik. Struktur gramatikalnya memperlihatkan pola adaptasi dari bahasa Arab, sementara intonasi dan sebagian fonemnya menunjukkan kedekatan dengan rumpun Iranik. Situasi ini menggambarkan dinamika kontak lintas bahasa yang intens di wilayah Teluk.

Namun, hingga saat ini belum ada bukti ilmiah konkret yang dapat memastikan keterkaitan langsung antara Kumzari dan Kurdi. Para ahli menegaskan bahwa hipotesis tersebut masih dalam tahap awal dan membutuhkan penelitian lebih lanjut, baik melalui linguistik historis, studi arkeologi, maupun kajian antropologis.

Konteks sejarah juga perlu diperhitungkan. Semenanjung Musandam sejak dahulu menjadi wilayah strategis dalam perdagangan maritim antara Teluk Persia, India, dan Timur Tengah. Hal ini membuka peluang terjadinya mobilitas penduduk, termasuk kemungkinan masuknya komunitas berbahasa Kurdi atau kelompok lain dari wilayah Iranik.

Selain aspek linguistik, penelitian tentang Kumzari juga menyinggung kehidupan sosial dan budaya masyarakat penuturnya. Mayoritas penduduk Kumzar menggantungkan hidup pada laut melalui kegiatan memancing, sementara di sisi lain mereka mempertahankan tradisi agraris sederhana, termasuk produksi susu dan makanan lokal. Aktivitas ini menunjukkan keterikatan erat antara bahasa dan ekologi budaya setempat.

Bahasa Kumzari saat ini berada dalam kondisi terancam punah. Modernisasi, migrasi, dan dominasi bahasa Arab menjadi faktor utama menurunnya jumlah penutur aktif. Generasi muda cenderung lebih fasih berbahasa Arab, sementara penggunaan Kumzari terbatas pada ranah domestik.

Dalam perspektif pelestarian bahasa, Kumzari memerlukan perhatian khusus. Dokumentasi linguistik, pembuatan kamus, dan penelitian filologis menjadi langkah penting untuk mencegah kepunahannya. Upaya ini juga relevan untuk menjawab pertanyaan mengenai asal-usul dan hubungannya dengan bahasa Kurdi.

Diskursus tentang Kumzari mencerminkan betapa bahasa minoritas dapat menyimpan sejarah panjang migrasi dan interaksi budaya. Kajian mendalam berpotensi membuka pemahaman baru mengenai percampuran etnis dan bahasa di kawasan Teluk.

Meskipun keterkaitan dengan Kurdi masih berupa dugaan, studi ini memperlihatkan bagaimana bahasa dapat menjadi penanda sejarah pertemuan peradaban. Kumzari, dalam konteks ini, bukan sekadar bahasa, melainkan arsip hidup yang merekam dinamika kawasan.

Para ahli menilai, penelitian multidisiplin sangat diperlukan. Linguistik historis dapat dipadukan dengan penelitian DNA populasi, studi sejarah perdagangan, dan arkeologi untuk mendapatkan gambaran lebih komprehensif. Hanya dengan pendekatan semacam itu hipotesis mengenai migrasi Kurdi ke Musandam dapat diuji secara ilmiah.

Kehadiran pengaruh Arab, Persia, dan Inggris menambah kompleksitas penelitian ini. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa bahasa Kumzari tidak bisa dilihat sebagai warisan tunggal, melainkan hasil interaksi panjang dari berbagai kekuatan budaya.

Dalam jangka panjang, penelitian tentang Kumzari juga menyumbang pada kajian lebih luas mengenai persebaran rumpun bahasa Indo-Iran di kawasan Teluk. Hal ini membuka peluang untuk menghubungkan data linguistik dengan narasi sejarah Asia Barat Daya.

Pelestarian Kumzari tidak hanya penting bagi masyarakat lokal, tetapi juga bagi dunia akademik. Ia menjadi bukti bahwa di tengah dominasi bahasa besar, masih ada bahasa kecil yang menyimpan kisah peradaban.

Kumzari sekaligus menantang pandangan bahwa bahasa minoritas tidak relevan. Justru, bahasa semacam ini sering kali menjadi kunci memahami hubungan antarbudaya yang hilang dari catatan resmi.

Dengan demikian, studi tentang Kumzari tidak berhenti pada persoalan linguistik semata, tetapi juga menyentuh identitas, sejarah, dan masa depan masyarakat penuturnya. Setiap penelitian baru membawa harapan agar bahasa ini tetap hidup di tengah perubahan zaman.

Kesimpulannya, hubungan antara Kumzari dan Kurdi masih berada pada tahap spekulatif. Namun, hipotesis tersebut membuka ruang diskusi yang lebih luas tentang mobilitas manusia, percampuran bahasa, dan kompleksitas sejarah di kawasan Teluk. Kumzari menjadi saksi bisu perjalanan panjang yang hingga kini masih menunggu untuk diungkap secara ilmiah.

Baca selengkapnya

Mengapa Isu Rohingya Kalah Sorotan dari Gaza

Mengapa Isu Rohingya Kalah Sorotan dari Gaza

internasional   Juni 26, 2025

Meski sama-sama menjadi korban kekerasan sistematis, tragedi kemanusiaan yang dialami etnis Rohingya di Myanmar tak mendapatkan sorotan seintensif konflik di Gaza. Padahal, krisis Rohingya telah berlangsung jauh lebih lama, dengan dampak pengungsian dan genosida yang terus berlanjut hingga kini. Situasi memilukan di kamp-kamp pengungsi di Bangladesh pun nyaris tak lagi menjadi headline media internasional.

Salah satu alasan utama perbedaan eksposur ini adalah faktor geopolitik. Palestina, sejak lama menjadi isu global yang melibatkan kekuatan besar seperti Amerika Serikat, Iran, Uni Eropa, hingga Liga Arab. Setiap ketegangan di Gaza selalu memantik sikap diplomatik berbagai negara, baik sekutu maupun rival Israel. Sedangkan Rohingya, posisinya terperangkap di antara negara-negara Asia Tenggara yang cenderung menghindari isu internal negara tetangga.

Selain itu, hubungan erat Myanmar dengan China turut mempersulit desakan internasional. Beijing memiliki kepentingan strategis dan ekonomi di Rakhine State, tempat Rohingya terusir. Proyek pelabuhan dan pipa gas Myanmar-China membuat negara itu sulit ditekan soal isu kemanusiaan. Berbeda dengan Palestina yang secara langsung bersentuhan dengan proyek geopolitik di Timur Tengah yang lebih terbuka.

Di sisi lain, media internasional juga cenderung lebih aktif meliput isu-isu yang berdampak langsung terhadap kebijakan luar negeri Barat. Gaza dinilai berdampak terhadap keamanan Eropa dan Amerika, sementara Rohingya dianggap isu regional semata. Hal ini diperparah dengan lemahnya diplomasi negara-negara ASEAN dalam mengangkat isu Rohingya ke forum internasional.

Faktor penting lainnya adalah narasi solidaritas keagamaan yang lebih mengakar pada isu Gaza. Palestina kerap dijadikan simbol perjuangan umat Muslim global, dengan berbagai demonstrasi besar di kota-kota Eropa dan Timur Tengah. Sebaliknya, meskipun Rohingya juga mayoritas Muslim, mereka kurang mendapat mobilisasi solidaritas berskala global. Narasi penderitaan Rohingya kerap dibatasi pada isu kemanusiaan murni tanpa sentuhan politis.

Konflik di Gaza juga diiringi visual yang dramatis, tayangan serangan udara, korban sipil, dan reruntuhan gedung di tengah kota modern yang disiarkan langsung. Sedangkan tragedi Rohingya lebih banyak terjadi di pedalaman, di kamp-kamp pengungsian, atau desa-desa kecil yang sulit dijangkau kamera media global. Ini membuat liputan terhadap Rohingya lebih sporadis dan kehilangan daya pikat visual di layar kaca.

Ketiadaan aktor politik global yang serius memperjuangkan Rohingya menjadi kendala lainnya. Palestina memiliki berbagai utusan, perwakilan, dan lobi kuat di PBB maupun Uni Eropa. Sementara Rohingya hanya mengandalkan sejumlah aktivis diaspora tanpa kekuatan politik besar. Bahkan hingga kini, tak ada perwakilan resmi Rohingya di forum ASEAN atau OKI yang dapat berbicara setara dengan negara-negara anggota.

Situasi politik internal Myanmar yang kompleks juga membuat pemberitaan isu Rohingya tak kunjung tuntas. Pasca kudeta militer, perhatian dunia lebih fokus pada perlawanan sipil anti-junta ketimbang penderitaan Rohingya. Apalagi kelompok etnis bersenjata seperti Arakan Army yang kini menguasai Rakhine pun tak berpihak pada Rohingya. Hal ini membuat konflik Rohingya terus terpinggirkan dari diskursus global.

Isu Rohingya juga kalah dalam persaingan perhatian donor kemanusiaan. Dana-dana besar lebih banyak mengalir ke Palestina, Ukraina, atau Sudan. Sejak 2023, anggaran bantuan untuk kamp Rohingya di Cox’s Bazar dipotong lebih dari separuh. Akibatnya, krisis gizi, pendidikan, dan layanan kesehatan memburuk tanpa liputan memadai dari media internasional.

Stigma terhadap pengungsi Rohingya di Bangladesh dan Asia Tenggara turut memperburuk keadaan. Di banyak negara, Rohingya dipandang sebagai beban sosial dan ancaman keamanan. Sikap inilah yang membuat media lokal pun enggan terlalu intens mengangkat penderitaan mereka, khawatir menuai reaksi negatif dari publik.

Dr Ambia Parveen dari European Rohingya Council menyebut krisis Rohingya kini seolah menjadi "isu Palestina-nya Asia", yakni tragedi panjang yang dibiarkan membusuk tanpa solusi nyata. Ia mengkritik sikap dunia yang hanya mengirimkan pernyataan tanpa tindakan konkret. Bahkan PBB dan negara-negara besar dinilai tak sungguh-sungguh mendorong repatriasi Rohingya ke Myanmar.

Sebagian pengamat berpendapat, selama tidak ada perubahan signifikan di dalam Myanmar, isu Rohingya akan tetap menjadi "konflik sunyi". Media internasional pun lebih tertarik memberitakan konflik bersenjata langsung atau serangan udara ketimbang penderitaan di kamp pengungsi. Hal ini diperparah dengan sulitnya akses jurnalis ke wilayah Rakhine yang dikontrol ketat militer dan Arakan Army.

Solidaritas dunia Islam terhadap Rohingya pun dinilai minim. Beberapa negara seperti Malaysia dan Indonesia memang bersuara, tapi hanya sebatas retorika diplomatik tanpa tekanan politik. Organisasi OKI pun lebih sering mengeluarkan pernyataan kecaman ketimbang langkah konkret. Dibanding Gaza, Rohingya jelas kalah dalam hal mobilisasi solidaritas lintas negara Muslim.

Di Eropa dan Amerika, isu Gaza kerap berkaitan langsung dengan politik domestik dan hubungan dengan komunitas Yahudi maupun Arab. Sementara isu Rohingya tak memiliki bobot politik serupa. Hal ini membuat politisi Barat jarang menjadikan Rohingya sebagai agenda kampanye atau kepentingan politik luar negeri mereka.

Konflik Rohingya yang dianggap internal Myanmar membuat banyak negara memilih pendekatan hati-hati. Mereka enggan mengecam terlalu keras karena khawatir merusak hubungan dagang dan investasi. Berbeda dengan Palestina yang sejak awal telah menjadi isu global yang tidak bisa diabaikan oleh kekuatan Barat.

Kampanye media sosial soal Gaza juga jauh lebih masif. Tagar-tagar soal Palestina rutin trending secara global, sementara kampanye online untuk Rohingya jarang bertahan lama. Minimnya dukungan dari selebritas internasional atau tokoh publik dunia juga membuat isu Rohingya tenggelam di jagat media sosial.

Berbagai pihak menyebut jika ingin Rohingya mendapat perhatian setara dengan Gaza, dibutuhkan kerja kolektif, diplomasi agresif, dan solidaritas lintas negara. Tanpa itu, tragedi kemanusiaan yang dialami Rohingya akan terus menjadi isu regional tanpa suara di panggung dunia.

Krisis Rohingya sejatinya bukan sekadar masalah kemanusiaan, tapi juga soal politik identitas, hak kewarganegaraan, dan keadilan sejarah. Jika dunia terus abai, dikhawatirkan genosida terhadap etnis ini akan terus berulang tanpa pernah ada pertanggungjawaban.

Selama media internasional belum menjadikan Rohingya sebagai headline rutin, dunia seakan membiarkan sejarah kejam ini terus berjalan di balik bayang-bayang Gaza. Sebuah ironi pahit dari selektivitas perhatian global terhadap tragedi kemanusiaan.

Baca selanjutnya

Media Yaman Heboh Undangan Saudi untuk Pemimpin Houthi

Media Yaman Heboh Undangan Saudi untuk Pemimpin Houthi

internasional   November 18, 2022

Media Yaman saat ini lagi heboh atas isu yang beredar bahwa Arab Saudi saat ini telah memberikan undangan kepada Presiden Mahdi Al Mashat di pemerintahan Houthi untuk berkunjung ke Riyadh.

Bahkan para aktivis media sosial menyebarkan foto hoaks pertemuan PM Saudi Muhammad bin Salman (MBS) dengan Al Mashat.

Baca: Qatar Siapkan Dana Jamin Ekonomi Afghanistan Menuju Kemakmuran

Padahal sebenarnya antara kelompok Houthi dan Saudi sudah lama menjalin komunikasi baik secara langsung maupun melalui pemerintahan Yaman yang sah.

Salah satu contohnya adalah perjanjian Stockholm yang menghasilnya mundurkan pasukan pemerintah dari Al Hodeidah dan memberikan Houthi akses ke laut.

Selain itu terdapat juga berbagai pertemuan yang ditengahi oleh palang merah internasional soal tukar menukar tahanan.

Baca selengkapnya

Krisis Air Besih Tantangan Besar Pemerintahan di Suriah

Krisis Air Besih Tantangan Besar Pemerintahan di Suriah

internasional   Oktober 11, 2022

Ratapan anak-anak dan perempuan di sebuah rumah sakit Suriah menggema dan saut-menyaut di ruangan. 

Ahmad Al Mohammad menggeliat kesakitan di samping istrinya usai terjangkit kolera.

"Kami menderita diare, muntah dan sakit, karena kami minum langsung dari Sungai Efrat," kata Mohammad seperti dikutip AFP.

Baca selanjutnya

Terusan Suez Minta Kompensasi Rp 14,5 Triliun ke Perusahaan Kapal Kandas

Terusan Suez Minta Kompensasi Rp 14,5 Triliun ke Perusahaan Kapal Kandas

internasional   April 03, 2021

Otoritas Terusan Suez (SCA) Mesir akan meminta kompensasi sebesar lebih dari 1 miliar dolar AS (Rp 14,5 triliun) atas kerugian yang disebabkan oleh kandasnya kapal kontainer Ever Given di jalur air itu dan memblokir jalur navigasi selama enam hari, ungkap Kepala SCA Osama Rabie.

Kompensasi atas kerugian dan kerusakan tersebut "akan mencapai lebih dari 1 miliar dolar AS," tutur Rabie kepada stasiun televisi lokal pada Rabu, 31 Maret 2021. "Ini adalah hak negara dan kami tidak akan melepasnya."

Kapal berbendera Panama yang memiliki bobot 224.000 ton itu kandas di jalur air Suez yang vital pada 23 Maret dan berhasil diapungkan kembali berkat upaya SCA yang bekerja sama dengan perusahaan Belanda, Boskalis, beserta tim tanggap daruratnya, SMIT Salvage, yang disewa oleh pemilik Ever Given.

Baca selanjutnya

Perusahaan Teknologi China Panen Data Ribuan Politisi India untuk Perang Hibrida

Perusahaan Teknologi China Panen Data Ribuan Politisi India untuk Perang Hibrida

internasional   September 15, 2020

Sebuah perusahaan teknologi di Shenzhen yang terkait dengan pemerintah China dilaporkan telah mengumpulkan data ribuan politisi hingga pebisnis India untuk memudahkan pengawasan dan potensi perang hibrida.

Overseas Key Information Database (OKIDB) dikembangkan oleh Zhenhua Data Information Technology Co, sebuah perusahaan teknologi yang mengawasi individu asing, menurut laporan investigasi The Indian Express, yang diterbitkan pada 14 September 2020.

Zhenhua Data menargetkan individu dan institusi dalam politik, pemerintahan, bisnis, teknologi, media, dan masyarakat sipil. Zhenhua Data mengklaim bekerja dengan badan intelijen, militer dan keamanan Chna, yang memantau jejak digital subjek di seluruh platform media sosial, memelihara "perpustakaan informasi" yang mencakup konten tidak hanya dari sumber berita, forum, tetapi juga dari penelitian, paten, dokumen perintah, bahkan posisi perekrutan.

Basis data yang diperoleh dari individu India mencakup 1.350 politisi dari kedudukan menteri, wali kota, legislator hingga anggota parlemen India dari lintas partai BJP, Partai Kongres, partai Kiri dan hampir semua organisasi regional yang tersebar di seluruh India, menurut laporan The Indian Express.

Secara keseluruhan perusahaan teknologi yang berbasis di Shenzhen itu mengawasi 10.000 lebih individu dan organisasi India dalam database target asingnya, kata laporan itu.

Investigasi Indian Express menunjukkan bahwa OKIDB melacak kerabat tokoh politik India, antara lain Perdana Menteri Narendra Modi dan istrinya, Presiden Kovind dan istrinya, mantan PM Manmohan Singh dan istrinya, termasuk anak-anak mereka.

Tingkat pengawasan target di India yang diidentifikasi dan dipantau secara real time oleh Zhenhua Data Information Technology Co. Limited semakin bertambah, baik secara luas maupun mendalam.

The Indian Express melakukan investigasi selama dua bulan dan menemukan bahwa database hanya membutuhkan dua tahun untuk membangun big data yang akan digunakan dalam Artificial Intelligence.

Selama dua bulan, The Indian Express, menggunakan alat big data, menyelidiki metadata dari operasi Zhenhua untuk mengekstrak entitas India dari tumpukan besar file log yang membentuk apa yang disebut oleh perusahaan sebagai Overseas Key Information Database (OKIDB). Database ini menggunakan alat penargetan dan klasifikasi, termasuk ratusan entri tanpa penanda eksplisit.

OKIDB memiliki entri dari Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Australia, Kanada, Jerman dan Uni Emirat Arab, yang diperoleh melalui jaringan peneliti dari sumber yang terhubung ke perusahaan yang berbasis di Kota Shenzhen di provinsi Guangdong, China tenggara.

Sementara The Washington Post melaporkan Zhenhua Data juga memanen data biografi dan catatan dari kapten kapal induk dan calon perwira Angkatan Laut AS. Profil dan peta keluarga para pemimpin asing, termasuk kerabat dan anak-anak mereka. Rekaman obrolan media sosial di kalangan pengamat China di Washington, juga dipanen Zhenhua Data.

Basis data berisi informasi tentang lebih dari 2 juta orang, termasuk setidaknya 50.000 orang Amerika dan puluhan ribu orang yang memegang posisi publik terkemuka, menurut dokumen pemasaran Zhenhua dan ulasan dari sebagian basis data, dikutip dari Washington Post.

Sumber yang mengungkapkan ini tidak ingin disebutkan namanya dengan alasan "risiko dan keamanan".

Bekerja melalui seorang profesor di Vietnam, Christopher Balding, yang telah mengajar di Shenzhen, sumber tersebut berbagi data dengan organisasi berita yang mencakup The Indian Express, The Australian Financial Review, Italy’s Il Foglio dan The Daily Telegraph di London.

Big data tokoh penting India yang dikumpulkan termasuk sekitar 700 politisi India dan 460 orang yang merupakan kerabat dekat politisi. Kemudian ada daftar keluarga lebih dari 100 politisi, yang tampaknya merupakan upaya untuk membuat silsilah "pohon keluarga".

Lalu ada 350 anggota parlemen saat ini dan mantan anggota, yang beberapa di antaranya saat ini atau pernah menjadi anggota Komite Dewan.

Di OKIDB setidaknya ada 40 pejabat India saat ini dan mantan Kepala Menteri beserta Wakil Kepala Menteri atau anggota keluarga mereka. Mereka tidak hanya dari negara bagian yang diperintah BJP atau Kongres, tetapi juga dari negara bagian yang dipimpin terutama oleh partai-partai regional.

Dalam daftar juga terdapat puluhan gubernur negara bagian saat ini dan sebelumnya.

Secara signifikan, OKIDB melacak 70 wali kota dan wakil wali kota dari kota-kota besar dan kecil di India.

Tujuan untuk menambang data individu dan organisasi asing ini untuk mendorong apa yang disebut Perang Hibrida, yakni perang dengan menggunakan alat non-militer untuk merusak, menguasai, menundukkan, dan mempengaruhi.

Catatan menunjukkan bahwa Zhenhua terdaftar sebagai sebuah perusahaan pada April 2018 dan mendirikan 20 pusat pemrosesan di berbagai negara dan wilayah. Perusahaan ini memiliki klien pemerintah dan militer China.

Menanggapi laporan ini, sumber Kedutaan Besar China di Delhi mengatakan China belum meminta dan tidak akan meminta perusahaan atau individu untuk mengumpulkan atau memberikan data, informasi dan intelijen yang disimpan di dalam wilayah negara lain untuk pemerintah China dengan melanggar hukum setempat.

Namun, sumber tersebut tidak menjawab pertanyaan spesifik jika pemerintah China dan militer adalah klien Zhenhua Data seperti yang diklaim oleh perusahaan, atau untuk tujuan apa pemerintah China menggunakan data OKIDB.

"Apa yang ingin saya tunjukkan adalah bahwa pemerintah China telah meminta perusahaan China untuk secara ketat mematuhi hukum dan peraturan setempat ketika melakukan bisnis di luar negeri; posisi ini tidak akan berubah," kata sumber Kedutaan Besar China di India.

Awal bulan ini, situs web Zhenhua Data Information Technology Co ditarik segera setelah The Indian Express mengontaknya untuk memberikan komentar.

Pengungkapan ini muncul ketika perselisihan meningkat di sepanjang Line of Actual Control, garis perbatasan antara India dan China. Sejak Juni India mulai memblokir secara bertahap 100 lebih aplikasi China karena alasan keamanan.

Sumber

Galeri Masjid Megah Diubah Yunani Jadi Gereja

Galeri Masjid Megah Diubah Yunani Jadi Gereja

internasional   Juli 24, 2020

Banyak Masjid megah di wilayah Ottoman dahulu seperti di Yunani, Ukraina, Balkan dan lain sebagainya diubah jadi gereja.

Tidak perlu bercerita di Spanyol dan Portugal yang pernah menjadi bagian dari Umayyah.

Di semenanjung Iberia lebih banyak lagi masjid yang diubah menjadi gereja.

Baca

Semua Pihak Ingin Libya Aman tapi Mengapa tak Berunding?

Semua Pihak Ingin Libya Aman tapi Mengapa tak Berunding?

internasional   Juli 10, 2020

Semua pihak saat ini ingin Libya kembali damai, baik oleh pihak yang bertikai maupun pendukung masing-masing dari luar negeri.

Tapi, pertanyaanya mengapa kok semuanya tidak bisa berunding mewujudkan perdamaian itu?

Menurut GNA, pemerintah Libya yang diakui di Tripoli, terdapat 9 proposal perdamaian yang sudah ditolak oleh Jenderal Khalifah Haftar atau pimpinan LNA yang memberontak di Timur Libya.

Sementara itu pemerintahan Tobruk di bawah LNA maupun HoR tidak bisa diajak bicara.

Pasukan pemberontak hanya ingin berdamai dengan Haftar.

Baca:

https://www.aa.com.tr/en/middle-east/9-peace-initiatives-rebuffed-by-libyas-haftar-timeline/1875548