Info Kontak:

Rabu, 23 November 2022

Pilihan Parpol tak Lolos Pemilu, Fusi ke Partai Lain atau Masuk Timses Pilpres dan Pilkada

Sekitar sembilan parpol dinyatakan belum memenuhi syarat dalam verifikasi faktual oleh KPU dan dimint untuk memperbaiki. 

Pengumuman soal akan ikut atau tidak pemilu akan diputuskan pada 14 Desember 2022 mendatang.

Berikut sembilan parpol yang disebut:

1. Partai Gelora Indonesia
2. Perindo
3. Partai Hanura
4. Partai Garuda
5. PKN
6. PBB
7. Partai Ummat
8. PSI
9. Partai Buruh

Apakah jika mereka gagal ikut Pemilu 2024 apakah kiamat akan datang?

Sebenarnya walau tidak menjadi headline media, banyak parpol yang tidak memenuhi syarat pada tahap sebelumnya telah melakukan manuver politik.

Partai Idaman yang dipimpin oleh Rhoma Irama telah melakukan fusi ke Golkar setelah sebelumnya nebeng dengan Partai PAN di Pemilu 2019 untuk memasukkan para caleg mereka. 

Tidak diketahui berapa persen porsi caleg yang akan dialokasikan Golkar kepada Partai Idaman. Namun bisa diperkirakan lebih menarik dibandingkan tawaran PAN sehingga Rhoma Irama memutuskan bergabung dengan Golkar.

Meski tak tertulis, Partai Idaman sebenarnya telah secara de facto bergabung dengan KIB bersama Golkar, PAN dan PPP.


Begitu juga Partai Masyumi (2020) dan Partai Pelita.

Sebelumnya Din Syamsuddin pendiri Partai Pelita menyebut akan memilih koalisi jika partainya kesulitan masuk pemilu 2024.

Jika dilihat dari fatsun politiknya, Partai Masyumi dan Partai Pelita akan gabung dengan Koalisi Pro Anies baik masuk ke jajaran timses Anies Baswedan maupun nego politik dengan PKS, Nasem atau Demokrat untuk menitipkan caleg mereka.

Masuknya parpol yang tak lolos pemilu itu ke koalisi tidak saja untuk pemenangan pilpres tapi juga pileg dan berikutnya pilkada.

Untuk itu, kepengurusan DPP parpol yang tidak masuk pemilu itu seharusnya tidak membubarkan diri tapi terus berbicara atas nama partainya saat mengusung capres di timses dan mempromosikan calegnya yang gabung dengan parpol lainnya.

Masuknya caleg Partai Idaman ke PAN tahun 2019 diblowup sebagai pendidikan publik. Logo keduanya juga dipakai dalam alat kampanye caleg di berbagai daerah.

Jumat, 18 November 2022

Media Yaman Heboh Undangan Saudi untuk Pemimpin Houthi

Media Yaman saat ini lagi heboh atas isu yang beredar bahwa Arab Saudi saat ini telah memberikan undangan kepada Presiden Mahdi Al Mashat di pemerintahan Houthi untuk berkunjung ke Riyadh.

Bahkan para aktivis media sosial menyebarkan foto hoaks pertemuan PM Saudi Muhammad bin Salman (MBS) dengan Al Mashat.


Padahal sebenarnya antara kelompok Houthi dan Saudi sudah lama menjalin komunikasi baik secara langsung maupun melalui pemerintahan Yaman yang sah.

Salah satu contohnya adalah perjanjian Stockholm yang menghasilnya mundurkan pasukan pemerintah dari Al Hodeidah dan memberikan Houthi akses ke laut.

Selain itu terdapat juga berbagai pertemuan yang ditengahi oleh palang merah internasional soal tukar menukar tahanan.

Selasa, 11 Oktober 2022

Krisis Air Besih Tantangan Besar Pemerintahan di Suriah

Ratapan anak-anak dan perempuan di sebuah rumah sakit Suriah menggema dan saut-menyaut di ruangan. 

Ahmad Al Mohammad menggeliat kesakitan di samping istrinya usai terjangkit kolera.
"Kami menderita diare, muntah dan sakit, karena kami minum langsung dari Sungai Efrat," kata Mohammad seperti dikutip AFP.

Sabtu, 03 April 2021

Terusan Suez Minta Kompensasi Rp 14,5 Triliun ke Perusahaan Kapal Kandas

Otoritas Terusan Suez (SCA) Mesir akan meminta kompensasi sebesar lebih dari 1 miliar dolar AS (Rp 14,5 triliun) atas kerugian yang disebabkan oleh kandasnya kapal kontainer Ever Given di jalur air itu dan memblokir jalur navigasi selama enam hari, ungkap Kepala SCA Osama Rabie.

Kompensasi atas kerugian dan kerusakan tersebut "akan mencapai lebih dari 1 miliar dolar AS," tutur Rabie kepada stasiun televisi lokal pada Rabu, 31 Maret 2021. "Ini adalah hak negara dan kami tidak akan melepasnya."

Kapal berbendera Panama yang memiliki bobot 224.000 ton itu kandas di jalur air Suez yang vital pada 23 Maret dan berhasil diapungkan kembali berkat upaya SCA yang bekerja sama dengan perusahaan Belanda, Boskalis, beserta tim tanggap daruratnya, SMIT Salvage, yang disewa oleh pemilik Ever Given.


Selasa, 23 Februari 2021

Gubsu Minta Ulama Tidak Sungkan Beri Saran dan Masukan

Gubsu Edy Rahmayadi didampingi Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah menghadiri Pengukuhan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumut masa khidmat 2020-2025 di Aula MUI Sumut, Jalan Sutomo Ujung/Majelis Ulama Nomor 3 Medan, Kamis (11/2/2021).

Dengan pengukuhan ini, Edy Rahmayadi berharap, pada wadah perhimpunan ulama ini dapat memberikannya petunjuk sebagai umara atau pemimpin pemerintah, dalam setiap kebijakan dan langkah yang diambil untuk kepentingan masyarakat dan umat.

“Saya akui, saya kurang pandai memahami Alquran dan Hadis, dan kalau saya pandai, saya tidak mau jadi Gubernur, mungkin Ketua MUI. Untuk itu, beri saya petunjuk sebagai umara, tegur dan kasi semangat kami dalam memimpin. Katakan halal bila itu halal, dan katakan haram bila itu haram,” katanya.

Sekjend MUI Pusat Amirsyah Tambunan menyampaikan, bahwa MUI harus menjadi pelopor dan keteladanan dalam mengubah kondisi umat yang lebih baik lagi. MUI harus menjadi garda terdepan memberi solusi dengan mengedepankan konstitusi.

Alasan Sakit, Menag dan Said Aqil Absen Lagi di Sidang Gus Nur

Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut dan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj tidak hadir lagi sebagai saksi dalam sidang ujaran kebencian atas terdakwa Sugi Nur Raharja alias Gus Nur di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (23/2/2021). Alasannya, kedua tokoh itu sedang sakit sehingga berhalangan hadir.

Gus Yaqut dan Said Aqil sudah tiga kali absen dipanggil sebagai saksi korban dalam persidangan.

"Ternyata mereka tak hadir alasannya mereka sedang sakit, Pak Yaqut dan Pak Said Aqil Siradj," kata kuasa hukum Gus Nur, Ricky Fatamazaya di PN Jaksel.

Menurut Ricky, saksi dan Gus Nur sebagai terdakwa tak dihadirkan di ruang persidangan menjadi anomali. Karena itu pihaknya memilih sikap walk out atau meninggalkan ruang persidangan.

Jumat, 30 Oktober 2020

The Truth about Voltaire’s Attitude towards Prophet Muhammad and His Message


Initially, we, as Muslims,  recognize the greatness of Prophet Muhammad and his sublime status, by virtue of which he needs no glorification by humans after Allah  commended him and raised his unmatched status. . It was the Divine will, however, which made some non-Muslims testify in favor of the Prophet with truthfulness and justice.

François-Marie Aroue (1694 – 1778), better known by the penname Voltaire, is a case in point. In 1742 he wrote “Fanaticism”, a play where he attacked Islam, and claimed that women are forced to accept the Islamic faith. He also raised doubts about the talk of Prophet Muhammad (may peace and blessings of Allah be upon him) with Gabriel (Jibreel), (peace be upon him)  and he (i.e. Voltaire) provided an abusive portrayal of the Messenger of Allah. One year after publication, the play was banned because the Church had reservations concerning the content. The Church thought that Voltaire wanted to criticize it from the Islamic perspective.
Voltaire’s prejudiced description and attacks against Prophet Muhammad aimed to antagonize religious thought in general to cope with the trend of his time. Large-scale campaigns were launched against the Christian thoughts, in compliance with the principles of the so-called Age of Renaissance and Enlightenment that was prevalent in Europe at that time.

Actually, Voltaire renounced fanaticism in the French society and called upon others to fight it. However, he committed a gross mistake by authoring his play “Fanaticism” or “Mahomet” which was primarily based on the principles of fanaticism, falsehood, and calumny. Indeed, he wanted to criticize the Church and profane all the sanctities, perceiving that both the church and the community would accept his attacks against Islam and Prophet Muhammad.. The contemplated reaction was revealed at the beginning until the play was presented to the Church, which consequently banned it again  because the church  realized that it  was meant by the critique.

Later on, Voltaire refuted these malicious allegations against Islam as he knew the truth about Islam, its guidelines, and lofty principles. He was affected  by “The Life of Muhammad”, a book authored by Henri de Boulainvilliers and published in London in 1720. The book gloriously defended Prophet Muhammad and refuted the allegations that were raised against him. The author explained that Muhammad was a religious and rational innovator who deserved appreciation even by the West.

In 1765, Voltaire authored “ A Treatise on Tolerance” where he praised Islam, extolled Muhammad, and appreciated the Qur’an. He said that Muhammad, Confucius, and Zoroaster were the greatest lawmakers of the world. In 1751, Voltaire authored his book “Essay on the Manners of Nations” where he defended Muhammad as a judicious political thinker and a wise founder of religion. He indicated that the Islamic countries always enjoyed tolerance, while the Christian tradition lacked tolerance throughout history.

In light of that, it would have been fair and perfect that French intellectuals in particular, Western intellectuals in general, and the common people who admire Voltaire’s thought to give precedence to “Treatise on Tolerance” over “Fanaticism”, or do they prefer the latter out of bigotry?

In the midst of the campaign launched by Western extremists against Islam and Prophet Muhammad, we would probably ask those extremists to reconsider their situation in this age of scientific advancement and amazing communication between nations and cultures. They are due  to recheck themselves to match the spirit of the age with all of its facts, one of which is demonstrated by proofs of the truthfulness and virtue of Muhammad.

This is the time, given the scientific advancement and the astonishing communication between nations and cultures, for the Western mind to resettle its accounts and take an attitude closer to the spirit of the age and more harmonious with its facts.

This is an urgent demand as the world witnesses many disorders which induced blood shedding and claimed the souls of people unfairly. This has created a desperate need for promoting the causes of peace and justice and establishing respect for the Divine laws, Prophets, and Messengers. Following this approach will maintain the human necessities and keep people’s souls, honor, wealth, rights, and elements of a noble life.

The offensive hostilities against the sanctities reinforce the wretchedness and misery of the world, because all people need mercy and guidance, and these two things  were divinely provided by  Prophet Muhammad. However, those who ridicule Prophet Muhammad and defame his life and message drive people away from virtue and deprive the world from stability and tranquility. These people are condemned and threatened by the Qur’an. Allah says in His Glrious Book, : {The ones who prefer the worldly life over the Hereafter and avert [people] from the way of Allah, seeking to make it (seem) deviant. Those are in extreme error.} [chapter of Abraham, 14:3]

It is unfortunate for the humankind that progress has been achieved in different spheres of knowledge and amazing discoveries have been made. However, many world-class claimers of civilization profane the religious sanctities in writings which bring about the fall of their own societies due to the moral reflections involved.

There is no doubt that Muslims assume a great responsibility to prevent the defamation of Islam, Prophet Muhammad, and the Qur’an. Each Muslim shares the  responsibility, whether major or minor. Leaders, scholars, intellects, media professionals, communities, etc. are responsible according to the position that they hold.

written by: Dr.Khalid Shaya

Selasa, 22 September 2020

Ketum Pemuda JBMI Gelar Pertemuan dengan Bupati Bakhtiar Ahmad Sibarani

Ketua Umum Pemuda Jamiyah Batak Muslim Indonedia (Pemuda JBMI) M Hadi Nainggolan menggelar pertemuan dengan Bupati Tapanuli Tengah Bakhtiar Ahmad Sibarani.

Pertemuan ini digelar di Tangkahan, sebuah pabrik pengolahan ikan milik bupati.

Berikut postingannya di FB:

Diajak keliling ke Tangkahan (tempat transit) ikan milik sahabat Bung Bakhtiar Ahmad Sibarani Bupati Tapanuli Tengah bersama sahabat-sahabat saya dari Jakarta asal Papua brader Andi Nurhadi Mapawa, Pulau Kei Maluku Paman Wilmar Kei, Saudagar Bugis/Makassar bang haji Firman Mahmud

Sinergi, Kolaborasi
Persahabatan, Persaudaraan


Selasa, 15 September 2020

Perusahaan Teknologi China Panen Data Ribuan Politisi India untuk Perang Hibrida


Sebuah perusahaan teknologi di Shenzhen yang terkait dengan pemerintah China dilaporkan telah mengumpulkan data ribuan politisi hingga pebisnis India untuk memudahkan pengawasan dan potensi perang hibrida.

Overseas Key Information Database (OKIDB) dikembangkan oleh Zhenhua Data Information Technology Co, sebuah perusahaan teknologi yang mengawasi individu asing, menurut laporan investigasi The Indian Express, yang diterbitkan pada 14 September 2020.

Zhenhua Data menargetkan individu dan institusi dalam politik, pemerintahan, bisnis, teknologi, media, dan masyarakat sipil. Zhenhua Data mengklaim bekerja dengan badan intelijen, militer dan keamanan Chna, yang memantau jejak digital subjek di seluruh platform media sosial, memelihara "perpustakaan informasi" yang mencakup konten tidak hanya dari sumber berita, forum, tetapi juga dari penelitian, paten, dokumen perintah, bahkan posisi perekrutan.

Basis data yang diperoleh dari individu India mencakup 1.350 politisi dari kedudukan menteri, wali kota, legislator hingga anggota parlemen India dari lintas partai BJP, Partai Kongres, partai Kiri dan hampir semua organisasi regional yang tersebar di seluruh India, menurut laporan The Indian Express.

Secara keseluruhan perusahaan teknologi yang berbasis di Shenzhen itu mengawasi 10.000 lebih individu dan organisasi India dalam database target asingnya, kata laporan itu.

Investigasi Indian Express menunjukkan bahwa OKIDB melacak kerabat tokoh politik India, antara lain Perdana Menteri Narendra Modi dan istrinya, Presiden Kovind dan istrinya, mantan PM Manmohan Singh dan istrinya, termasuk anak-anak mereka.

Tingkat pengawasan target di India yang diidentifikasi dan dipantau secara real time oleh Zhenhua Data Information Technology Co. Limited semakin bertambah, baik secara luas maupun mendalam.

The Indian Express melakukan investigasi selama dua bulan dan menemukan bahwa database hanya membutuhkan dua tahun untuk membangun big data yang akan digunakan dalam Artificial Intelligence.

Selama dua bulan, The Indian Express, menggunakan alat big data, menyelidiki metadata dari operasi Zhenhua untuk mengekstrak entitas India dari tumpukan besar file log yang membentuk apa yang disebut oleh perusahaan sebagai Overseas Key Information Database (OKIDB). Database ini menggunakan alat penargetan dan klasifikasi, termasuk ratusan entri tanpa penanda eksplisit.

OKIDB memiliki entri dari Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Australia, Kanada, Jerman dan Uni Emirat Arab, yang diperoleh melalui jaringan peneliti dari sumber yang terhubung ke perusahaan yang berbasis di Kota Shenzhen di provinsi Guangdong, China tenggara.

Sementara The Washington Post melaporkan Zhenhua Data juga memanen data biografi dan catatan dari kapten kapal induk dan calon perwira Angkatan Laut AS. Profil dan peta keluarga para pemimpin asing, termasuk kerabat dan anak-anak mereka. Rekaman obrolan media sosial di kalangan pengamat China di Washington, juga dipanen Zhenhua Data.

Basis data berisi informasi tentang lebih dari 2 juta orang, termasuk setidaknya 50.000 orang Amerika dan puluhan ribu orang yang memegang posisi publik terkemuka, menurut dokumen pemasaran Zhenhua dan ulasan dari sebagian basis data, dikutip dari Washington Post.

Sumber yang mengungkapkan ini tidak ingin disebutkan namanya dengan alasan "risiko dan keamanan".

Bekerja melalui seorang profesor di Vietnam, Christopher Balding, yang telah mengajar di Shenzhen, sumber tersebut berbagi data dengan organisasi berita yang mencakup The Indian Express, The Australian Financial Review, Italy’s Il Foglio dan The Daily Telegraph di London.

Big data tokoh penting India yang dikumpulkan termasuk sekitar 700 politisi India dan 460 orang yang merupakan kerabat dekat politisi. Kemudian ada daftar keluarga lebih dari 100 politisi, yang tampaknya merupakan upaya untuk membuat silsilah "pohon keluarga".

Lalu ada 350 anggota parlemen saat ini dan mantan anggota, yang beberapa di antaranya saat ini atau pernah menjadi anggota Komite Dewan.

Di OKIDB setidaknya ada 40 pejabat India saat ini dan mantan Kepala Menteri beserta Wakil Kepala Menteri atau anggota keluarga mereka. Mereka tidak hanya dari negara bagian yang diperintah BJP atau Kongres, tetapi juga dari negara bagian yang dipimpin terutama oleh partai-partai regional.

Dalam daftar juga terdapat puluhan gubernur negara bagian saat ini dan sebelumnya.

Secara signifikan, OKIDB melacak 70 wali kota dan wakil wali kota dari kota-kota besar dan kecil di India.

Tujuan untuk menambang data individu dan organisasi asing ini untuk mendorong apa yang disebut Perang Hibrida, yakni perang dengan menggunakan alat non-militer untuk merusak, menguasai, menundukkan, dan mempengaruhi.

Catatan menunjukkan bahwa Zhenhua terdaftar sebagai sebuah perusahaan pada April 2018 dan mendirikan 20 pusat pemrosesan di berbagai negara dan wilayah. Perusahaan ini memiliki klien pemerintah dan militer China.

Menanggapi laporan ini, sumber Kedutaan Besar China di Delhi mengatakan China belum meminta dan tidak akan meminta perusahaan atau individu untuk mengumpulkan atau memberikan data, informasi dan intelijen yang disimpan di dalam wilayah negara lain untuk pemerintah China dengan melanggar hukum setempat.

Namun, sumber tersebut tidak menjawab pertanyaan spesifik jika pemerintah China dan militer adalah klien Zhenhua Data seperti yang diklaim oleh perusahaan, atau untuk tujuan apa pemerintah China menggunakan data OKIDB.

"Apa yang ingin saya tunjukkan adalah bahwa pemerintah China telah meminta perusahaan China untuk secara ketat mematuhi hukum dan peraturan setempat ketika melakukan bisnis di luar negeri; posisi ini tidak akan berubah," kata sumber Kedutaan Besar China di India.

Awal bulan ini, situs web Zhenhua Data Information Technology Co ditarik segera setelah The Indian Express mengontaknya untuk memberikan komentar.

Pengungkapan ini muncul ketika perselisihan meningkat di sepanjang Line of Actual Control, garis perbatasan antara India dan China. Sejak Juni India mulai memblokir secara bertahap 100 lebih aplikasi China karena alasan keamanan.

Jumat, 24 Juli 2020

Galeri Masjid Megah Diubah Yunani Jadi Gereja


Banyak Masjid megah di wilayah Ottoman dahulu seperti di Yunani, Ukraina, Balkan dan lain sebagainya diubah jadi gereja.

Tidak perlu bercerita di Spanyol dan Portugal yang pernah menjadi bagian dari Umayyah.

Di semenanjung Iberia lebih banyak lagi masjid yang diubah menjadi gereja.


Selasa, 21 Juli 2020

JBMI Terbitkan Buku Tokoh Tapanuli